22 Jan 2025 - hisun
Trump Hentikan Bantuan Luar Negeri AS Selama 90 Hari: Apa Dampaknya?
Baru beberapa jam setelah dilantik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung membuat gebrakan dengan mengumumkan penghentian sementara (freeze) selama 90 hari terhadap pendanaan bantuan luar negeri AS. Langkah ini dilakukan untuk meninjau ulang program-program bantuan dan memutuskan mana yang akan dilanjutkan dan mana yang akan dihentikan.
Dalam perintah eksekutif yang diberi nama “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”, Trump menegaskan bahwa bantuan luar negeri AS selama ini dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika. Bahkan, menurutnya, program-program tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai Amerika dan berpotensi mengganggu perdamaian dunia.
Lantas apa yang Dimaksud dengan “Pause” Ini? Perintah eksekutif ini meminta semua kepala lembaga pemerintah untuk segera menghentikan pengeluaran dana bantuan baru, baik untuk negara-negara penerima, organisasi non-pemerintah, maupun kontraktor internasional. Selama masa penghentian ini, program-program tersebut akan dievaluasi untuk memastikan efisiensi dan kesesuaiannya dengan kebijakan luar negeri AS.
Namun, langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama komunitas pembangunan internasional di AS. Banyak yang tidak menyangka bahwa Trump akan langsung mengambil langkah drastis ini di hari pertamanya menjabat. Akibatnya, para profesional di bidang bantuan luar negeri kini sibuk mencari kejelasan hukum terkait dampak dari perintah ini.
USAID, badan utama yang mengelola bantuan luar negeri AS, memiliki anggaran tahunan sekitar $40 miliar. Namun, dengan adanya penghentian sementara ini, dana yang belum dialokasikan untuk proyek tertentu dari anggaran tahun fiskal 2024 bisa saja terancam. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Trump mungkin berencana menggunakan penghentian ini untuk merebut kembali dana yang belum terpakai melalui mekanisme anggaran tertentu.
Marco Rubio, yang baru saja dikonfirmasi sebagai Menteri Luar Negeri AS, akan memegang peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Rubio, bersama Direktur Office of Management and Budget, akan menentukan bagaimana evaluasi ini dilakukan dan apa prioritasnya.
Banyak pihak khawatir bahwa penghentian ini akan berdampak besar pada program-program penting seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan migrasi. Walter Kerr, salah satu direktur Unlock Aid, menyebut langkah ini sebagai momen penuh ketidakpastian bagi bantuan luar negeri AS. Menurutnya, meskipun evaluasi ini bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem bantuan, risiko yang ditimbulkan juga sangat besar.
Selain itu, organisasi-organisasi yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka tetapi belum menerima pembayaran juga menghadapi ketidakpastian. Perintah eksekutif ini mencakup penghentian baik untuk “obligasi” (komitmen dana) maupun “disbursements” (pembayaran). Artinya, pembayaran untuk pekerjaan yang sudah selesai pun bisa tertunda.
Selanjutnya, banyak yang bertanya-tanya apakah penghentian ini juga berlaku untuk lembaga pembangunan lain seperti Millennium Challenge Corporation atau U.S. International Development Finance Corporation, yang biasanya memiliki otonomi lebih besar. Hingga saat ini, belum ada kejelasan.
Namun, satu hal yang pasti: kebijakan ini menciptakan ketidakpastian besar bagi komunitas bantuan luar negeri AS. Apakah ini hanya langkah sementara untuk menyaring program-program tertentu, ataukah ini awal dari perubahan besar dalam kebijakan bantuan luar negeri AS? Waktu akan menjawab.
Bagi banyak pihak, penghentian ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal nilai-nilai dan prioritas Amerika di panggung global. Apakah langkah ini akan memperkuat posisi AS, atau justru melemahkan pengaruhnya di dunia internasional? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.