23 Jan 2025 - hisun
Trump Hentikan Program Keberagaman di Pemerintahan AS: USAID Ancam Sanksi Disiplin
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan membubarkan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas (DEIA) di seluruh pemerintahan federal. Tidak hanya itu, Trump juga memerintahkan para pegawai pemerintah, termasuk di USAID, untuk melaporkan upaya-upaya yang mencoba menyamarkan keberadaan program-program ini.
Dalam memo internal yang dikirimkan oleh Penjabat Administrator USAID, Jason Gray, kepada staf pada hari Rabu, ia meminta pegawai yang mengetahui adanya upaya untuk menyamarkan program DEIA agar segera melaporkannya. Memo tersebut, yang dilihat oleh Devex, menyebutkan bahwa staf harus melaporkan upaya semacam itu ke alamat email [email protected] dalam waktu 10 hari.
Gray menegaskan bahwa tidak akan ada konsekuensi buruk bagi mereka yang melaporkan tepat waktu. Namun, jika ada yang gagal melaporkan, mereka bisa menghadapi “tindakan disipliner.”
“Kami memahami bahwa mungkin ada individu yang mencoba mengubah nama atau menyamarkan program, posisi, kontrak, atau hibah yang terkait dengan DEIA sejak pemilu AS pada 5 November,” tulis Gray dalam memo tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari perintah eksekutif Trump yang secara resmi membubarkan program keberagaman dan inklusi di pemerintahan federal. Dalam perintah tersebut, Trump menuduh bahwa pemerintahan sebelumnya, di bawah Presiden Joe Biden, telah memaksakan program-program diskriminasi yang “ilegal dan tidak bermoral” dengan nama keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).
Sebagai bagian dari kebijakan ini, semua pegawai federal yang bekerja di bidang DEIA langsung ditempatkan dalam cuti administratif berbayar mulai hari Rabu. Namun, nasib mereka ke depannya masih belum jelas, karena mereka berpotensi kehilangan pekerjaan.
Memo dari Jason Gray ini mengikuti panduan yang dikirimkan oleh Office of Personnel Management (OPM) pada hari Selasa. Dalam panduan tersebut, kepala lembaga pemerintah diminta untuk menyerahkan rencana tertulis paling lambat 31 Januari untuk melaksanakan pengurangan pegawai yang bekerja di kantor DEIA. OPM juga meminta lembaga-lembaga untuk berkoordinasi dalam menyusun rencana ini.
Selain itu, OPM meminta lembaga pemerintah untuk memberi tahu pegawai tentang pembubaran program DEIA dan mendorong mereka untuk melaporkan upaya apa pun yang mencoba menyamarkan program-program tersebut.
Seorang pegawai USAID yang diwawancarai oleh Devex mengaku tidak mengetahui adanya upaya untuk menyamarkan program-program DEIA. Namun, pegawai lainnya meragukan bahwa ada orang yang benar-benar akan melaporkan hal tersebut.
Langkah ini menciptakan ketegangan di kalangan pegawai pemerintah, terutama mereka yang bekerja di bidang keberagaman dan inklusi. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ini tidak hanya menghapus program-program penting, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang penuh ketidakpastian dan ketakutan.
Pembubaran program DEIA ini menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintah AS terhadap keberagaman dan inklusi. Di bawah pemerintahan Trump, fokus tampaknya bergeser ke arah kebijakan yang lebih konservatif, dengan menghapus inisiatif yang dianggap tidak sejalan dengan agenda America First.
Namun, langkah ini juga menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa keberagaman dan inklusi adalah elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan representatif. Dengan kebijakan ini, masa depan program-program yang mendukung kesetaraan di AS menjadi semakin tidak pasti.