30 Jan 2025 - roim
Badan PBB untuk Migrasi Menghadapi Krisis Keuangan Akibat Pembekuan Bantuan AS
Dalam situasi yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II, Badan PBB untuk Migrasi (International Organization for Migration, IOM) terpaksa melakukan pemangkasan anggaran yang signifikan. Ini merupakan tanggapan atas pembekuan bantuan luar negeri oleh pemerintah Amerika Serikat. Kondisi ini telah menyebabkan ketidakpastian besar bagi operasional IOM di lebih dari 170 negara.
Menurut surat internal yang dirahasiakan, staf IOM diminta untuk tidak membocorkan detail perubahan yang sedang terjadi. Surat tersebut berjudul “Manajemen Biaya terkait Penangguhan Dana pada Proyek yang Didanai AS” dan memberikan panduan kepada manajer IOM untuk mengelola proyek-proyek di tengah krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Pedoman ini memberikan pendekatan terstruktur untuk mengelola biaya selama masa penangguhan,” demikian bunyi surat tersebut. “Tujuannya adalah mendukung kantor-kantor IOM untuk mempertahankan kapasitas program dan kepercayaan donor, sekaligus memenuhi kondisi penangguhan.”
Dalam surat itu, IOM meminta staf untuk tidak melakukan aktivitas program baru, tidak merekrut staf baru, dan tidak membuat permintaan pembelian atau pesanan pembelian yang menggunakan dana proyek yang ditangguhkan setelah 24 Januari 2025. Selain itu, IOM juga diminta untuk menangguhkan atau membatalkan sebanyak mungkin pesanan pembelian dan kontrak yang sudah ditandatangani.
Kebijakan ini diambil setelah Departemen Luar Negeri AS, Biro untuk Populasi, Pengungsi, dan Migrasi, mengeluarkan perintah “stop work” kepada IOM pada sekitar 60 kontrak yang didanai AS. Perintah ini, menurut tiga sumber kemanusiaan, mengancam sekitar 5.000 pekerjaan IOM dan mencerminkan skeptisisme pemerintah Trump terhadap program resettlement pengungsi. Ini juga sejalan dengan kebijakan “America First” yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang asing yang masuk ke AS.
Namun, pada Senin lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengeluarkan pengecualian yang memungkinkan pendanaan untuk kegiatan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa. Pengecualian ini tidak berlaku untuk program resettlement, tetapi memungkinkan IOM dan lembaga-lembaga PBB lainnya untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.
IOM, yang awalnya dikenal sebagai Komite Sementara antar Pemerintah untuk Pergerakan Migran dari Eropa (PICMME), didirikan pada tahun 1951 untuk membantu menempatkan kembali sekitar 11 juta orang Eropa yang tergusur selama Perang Dunia II. IOM secara resmi menjadi anggota keluarga PBB pada tahun 2016.
Dengan anggaran lebih dari $3 miliar dan sekitar 20.000 staf, IOM sangat bergantung pada dana dari AS, yang menyumbang sekitar 45% dari total anggarannya, atau sekitar $1,5 miliar. Karena itu, pembekuan bantuan AS ini merupakan pukulan besar bagi operasional IOM.
Langkah-langkah yang diambil IOM untuk memangkas pengeluaran mencakup:
Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya lembaga-lembaga PBB lainnya dan kontraktor untuk membatasi pengeluaran. Pada tanggal 27 Januari, Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, mengimplementasikan pembekuan perjalanan udara internasional, workshop, dan acara, serta menunda pembelian pasokan non-darurat selama 90 hari, menurut email internal yang diperoleh oleh Devex.
Dalam beberapa minggu terakhir, ketidakpastian tentang apakah pemerintah AS akan melanjutkan pendanaan untuk program resettlement IOM masih menjadi pertanyaan besar. Namun, jika penangguhan ini dicabut, kantor-kantor IOM diharapkan untuk “Melakukan tinjauan keuangan menyeluruh atas biaya yang dikeluarkan selama masa penangguhan. Melanjutkan aktivitas program sesuai dengan pedoman donor dan rencana kerja yang disesuaikan.”
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, IOM terus berjuang untuk mempertahankan kapasitas programnya dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tetap dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.